KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI JAWA BARAT: Respon dan Strategi Pemulihan

Shylvia  Windary; Syaharuddin  Idris

doi:10.34147/crj.v7i2.301

Authors

Shylvia Windary
Syaharuddin Idris

DOI:

https://doi.org/10.34147/crj.v7i2.301

Keywords:

pemulihan ekonomi, kebijakan strategis, peran negara, pemerintah daerah, pasca pandemi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemulihan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdampak pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendalami data dan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, artikel-artikel jurnal, dan berita pada media massa yang mengutip pihak-pihak kompeten sebagai narasumber. Penelitian menghasilkan penjelasan mengenai respon pemerintah dalam menangani dan mengendalikan penyebaran wabah dan strategi pemulihan ekonomi seperti apa yang disiapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon situasi dalam dua tindakan, yaitu mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan penanganan di satu sisi dan menyelenggarakan bantuan sosial di sisi lainnya. Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan langkah strategis yang dijelaskan dalam tiga hal, yaitu kunci pemulihan, rencana aksi, dan aspek pemulihan. Implementasi kebijakan didiskusikan lebih lanjut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriyani, L. (2020). Peran Negara dalam Pemberian Layanan Publik Pasca Covid-19. In A. Fahrudin, E. Susilowati, T. A. E. Permatasari, & Suryanto (Eds.), Perubahan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 (pp. 19–31). Refika.

BP2D Jawa Barat, & Injabar Unpad. (2020). Strategi dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat pada Masa Pandemi Coivd-19. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BPS. (2020). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii2020-turun-5-32-persen.html

BPS Jawa Barat. (2021a). Nilai Ekspor Menurut Sektor (Ribu USD), 2020. https://jabar.bps.go.id/indicator/8/357/1/nilaiekspor-menurut-sektor.html

BPS Jawa Barat. (2021b). Nilai Impor Menurut Sektor (Ribu USD), 2020. https://jabar.bps.go.id/indicator/8/360/1/nilaiimpor-menurut-sektor.html

BPS Jawa Barat. (2021c). Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021. https://jabar.bps.go.id/publication/2021/02/26/4d3f7ec6c519dda0b9785d45/provinsijawa-barat-dalam-angka-2021.html

Fukuyama, F. (2005). Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia abad 21. Gramedia Pustaka Utama.

Gitiyarko, V., & Erianto, D. (2020). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesai Menangani Pandemi Covid-19. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintahindonesia-menangani-pandemi-covid-19

Idris, S. (2020a). Peluang dan Tantangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mendorong Revolusi Industri 4.0 di Sektor Industri.

Idris, S. (2020b, December). Ikhtiar Melawan Pandemi: Bantuan Sosial Non Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Majalah Jabar Trendy Edisi 08, 3–8.

Jabarprov.go.id. (2020a). 3 Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi Jabar. https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/38866/2020/08/17/3-Renca-Aksi-PemulihanEkonomi-Jabar

Jabarprov.go.id. (2020b). Jabar Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar. https://jabarprov.go.id/index.php/news/38774/Jabar_Bentuk_Satgas_Pemulihan_Ekonomi_Jabar

Jabarprov.go.id. (2020c). Validasi Data Penerima Bansos Gubernur Jabar Berjenjang. https://jabarprov.go.id/index.php/news/37619/Validasi_Data_Penerima_Bansos_Gubernur_Jabar_Berjenjang

Jatengprov.go.id. (2021). Ganjar Siapkan Strategi Pulihkan Ekonomi.

jdih.jabarprov.go.id. (2021). Dokumen Hukum Covid-19. https://jdih.jabarprov.go.id/page/covid19

Kacaribu, F. (2020). Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional. https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf

Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, IV(2), 103–116. https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117

Nainggolan, E. U. (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-PemulihanEkonomi-Nasional.html

Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020, 32–40. https://feb.untan.ac.id/wpcontent/uploads/2020/12/M.-Ali-Nasrun.pdf

Nugrahani, A. W., & Juliati, S. (2021). Update Corona Global 30 Juni 2021: Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Lebih dari 3,9 Juta. https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/30/update-corona-global-30-juni-2021-jumlah-kematian-akibat-covid-19-lebih-dari39-juta?page=all

Nytimes.com. (2021). Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count. https://www.nytimes.com/interactive/2021/us/covid-cases.html

Ourworldindata.org. (2021a). Cumulative COVID19 Tests, Confirmed Cases and Deaths, China. https://ourworldindata.org/grapher/covidtests-cases-deaths?country=~CHN

Ourworldindata.org. (2021b). Cumulative COVID19 Tests, Confirmed Cases and Deaths, Indonesia. https://ourworldindata.org/grapher/covidtests-cases-deaths?country=~IDN

Pamungkas, W. W., & Ajijah. (2020). Distribusi Bansos Jabar Tahap IV Tuntas! https://bandung.bisnis.com/read/20201231/549/1337304/distribusi-bansos-jabar-tahapiv-tuntas

Pikobar.jabarprov.go.id. (2021). Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat. https://pikobar.jabarprov.go.id/data

Purwanto, A., & Chryshna, M. (2021). Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masapandemi-covid-19-potret-dan-strategipemulihan-2020-2021

Rahayu, E. S. (2020). Perspektif Covid-19 terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan. In A. Fahrudin, E. Susilowati, T. A. E. Permatasari, & Suryanto (Eds.), Perubahan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 (pp. 57–70). Refika.

Rapitasari, D. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Timur melalui JATIM BANGKIT. Majalah Ekonomi, 26(1), 62–70.

Sarasa, A. B. (2020). Jumlah Penerima Bansos Provinsi Jabar Non-DTKS Capai 1.467.375 Keluarga. https://daerah.sindonews.com/read/25061/701/jumlah-penerima-bansos-provinsi-jabarnon-dtks-capai-1467375-keluarga1589238305/10

Utomo, A. P. (2020). Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional. https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkankasus-pertama-virus-corona-beginipemberitaan-media?page=all

Velarosdela, R. N. (2021). Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologimunculnya-kasus-pertama-covid-19-diindonesia?page=all

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Diskes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (Covid19) Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19).