REFORMASI KEBIJAKAN FISKAL PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DOI:
https://doi.org/10.34147/crj.v10i02.375Kata Kunci:
Indikator Kinerja Ekologi, Kapasitas Fiskal Daerah, Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Reformasi Fiskal, Transfer Fiskal EkologiAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan mengadvokasi konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola isu lingkungan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi. Jawa Barat menghadapi tantangan lingkungan yang mendesak. Meliputi dampak perubahan iklim, deforestasi, kelangkaan air, dan alih-fungsi lahan yang mengancam ketahan pangan. Selain itu terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan antara wilayah Utara dan Selatan. Transfer Fiskal berbasis Ekologi (EFT) telah diaplikasikan pemerintah pusat secara terbatas dalam Dana Alokasi Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah. Implementasi EFT di daerah salah satunya adalah TAPE yang telah diimplementasikan di sedikit provinsi representasi ”Paru-paru Dunia”. Penelitian ini mengkaji pengalaman dan praktik terbaik implementasi TAPE di provinsi lain. Kemudian disesuaikan dengan konteks khusus Jawa Barat. Metode Penelitian adalah Desk Study, meliputi tinjauan literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan pengumpulan data Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini menyajikan temuan mengenai potensi TAPE untuk merangsang pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya memberikan rekomendasi reformasi kebijakan fiskal daerah untuk mengintervensi permasalahan lingkungan dan kesenjangan anggaran pembangunan antarwilayah di Jawa Barat. Kemudian secara lebih rinci, makalah ini menawarkan Indikator Kinerja Ekologi untuk perumusan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa.
Unduhan
Referensi
Afandi, M.N. (2011) ‘Analisis Kebijkan Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat’, Jurnal Imu Administrasi, VIII(2), pp. 232–242.
Bappeda Jabar (2023) ‘Notulensi FGD WJDF 2023’. Bandung: Panitia WJDF Bappeda Jabar.
Bappeda Kalimantan Timur (2022) ‘Sosialiasi Skema Pemberian Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dari Pemprov Kaltim ke Kabupaten Kota’, 14 November, p. 1. Available at: https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/sosialiasi-skema-pemberian-insentif-fiskal-berbasis-ekologi-dari-pemprov-kaltim-ke-kabupaten-kota.
Bappeda Sulawesi Tengah (2022) Pj. Sekda Prov. Sulteng Berikan Dukungan dan Penguatan Pada Program Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). Available at: https://sultengprov.go.id/umum/pj-sekda-prov-sulteng-berikan-dukungan-dan-penguatan-pada-program-transfer-anggaran-provinsi-berbasis-ekologi-tape/.
Febrian, T., Syaukat, Y. and Ekayani, M. (2018) ‘Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan ( Allocation and Use of Compensation of Payment for Environmental Services Cirebon City and Kuningan Regency )’, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 23(2), pp. 127–136. Available at: https://doi.org/10.18343/jipi.23.2.127.
Fitriyani, R., Gusmansyah and Guevarrato, G. (2022) Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE. 1st edn. Jakarta: Seknas FITRA. Available at: www.seknasfitra.org.
Gubernur Jawa Barat (2021) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serata Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja D. Indonesia: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: https://jdih.jabarprov.go.id/page/cari_produk/6.
Gubernur Kalimantan Utara (2019) Peratutan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/120447/pergub-prov-kalimantan-utara-no-6-tahun-2019.
Halimatussadiah, A. et al. (2021) Kertas Kebijakan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia. Jakarta. Available at: http://www.lpem.org.
Haryanto, J.T. (2015) ‘Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(3), pp. 268–282. Available at: https://doi.org/10.22146/jsp.13140.
Hastuti Swandayani, T., Purnomo, H. and Kuncahyo, B. (2011) ‘Pemetaan Kerentanan Masyarakat Dan Adaptasi Berbasis Ekosistem Hutan Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Si Das Ciliwung, Jawa Barat)’, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 8(1), pp. 34–53. Available at: https://doi.org/10.20886/jsek.2011.8.1.34-53.
Humas Jabar (2023) West Java Development Forum 2023: Jabar Rumuskan Rencana Pembangunan Hingga 2045, Berita Bappeda. Available at: http://bappeda.jabarprov.go.id/west-java-development-forum-2023-jabar-rumuskan-rencana-pembangunan-hingga-2045/.
Iswari, A.R., Hani’ah and Nugraha, A.L. (2016) ‘Analisis Pengaruh Fenomena El Nino Dan La Nina Terhadap Curah Hujan Tahun 1998 - 2016 Menggunakan Indikator Oni (Oceanic Nino Index)’, Jurnal Geodesi Undip, 5(4), pp. 233–242.
Laksana, S. and Gustav, I. (2022) ‘Menggagas Indikator Kinerja Agroekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia’, V(1), pp. 18–30.
Laksana, S. and Muchlish Al Rahmat, A. (2022) ‘How to Cope With Strategic Infrastructure Disparities in West Java? (A Post-Pandemic Economic Recovery Analysis )’, The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 3(3), pp. 222–245. Available at: https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i3.353.
Mungkasa, O.M. (2020) ‘Green Infrastructure in Jakarta , Basic Understanding and Implementation’, Applied Research on Civil Engineering and Environment, 02(01). Available at: https://doi.org/10.32722/arcee.v2i01.2921.
Nurfatriani, F. et al. (2015) ‘Forest Policy and Economics Redesigning Indonesian forest fi scal policy to support forest conservation’, Forest Policy and Economics [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.07.006.
Pemerintah RI (2017) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701.
Provinsi Jawa Barat (2008) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6941.
Provinsi Jawa Barat (2015) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6047.
Provinsi Jawa Barat (2018) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Available at: https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/8031.
Putra, R.S.A. et al. (2019) Naskah Kebijkan: Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia : TAKE , TAPE DAN TANE.
Republik Indonesia (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia: Sekretariat Negara RI. Available at: https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf.
Republik Indonesia, U. (2007) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Indonesia: Sekretariat Negara RI. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007.
Rochana, S.H., Kombaitan, B. and Purwanda, E. (2016) ‘Road Infrastructure and Spatial Economic Dependence in the Western Region of Java’, Journal of Indonesian Economy and Business, 29(3). Available at: https://doi.org/10.22146/jieb.10313.
Rosary, E. de (2021) ‘Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi . Bagaimana Caranya?’, 18 October. Available at: https://www.mongabay.co.id/2021/10/18/pemprov-ntt-terapkan-skema-transfer-fiskal-berbasis-ekologi-bagaimana-caranya/.
Sibuea, T. et al. (2020) Buku Panduan Jasa Lingkungan Hidup di Jawa Barat. 1st edn. Edited by P. Mayaningias and A.R. Lengkawa. Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Available at: dlh.jabarprov.go.id.
Sofyan, I. (2023) ‘Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2025’. Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Suhyanto, O. et al. (2021) ‘the Effect of Transfer Funds on District/Municipality Development Performance in West Java Province Indonesia’, International Journal of Economics and Financial Issues, 11(3), pp. 22–27. Available at: https://doi.org/10.32479/ijefi.9399.
Susilokarti, D. et al. (2015) ‘Identification of Climate Change Based on Rainfall Data in Southern Part of Jatiluhur, Subang District, West Jawa’, Agritech, 35(1), pp. 98–105.
Tobari (2023) ‘Aceh Launching kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi’, Info Publik - Portal Berita Info Publik, 9 February. Available at: https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/710269/aceh-launching-kebijakan-transfer-anggaran-berbasis-ekologi?video=.
Virgana, R.A.E. (2016) ‘Membangun Awareness Kesenjangan Telekomunikasi Pedesaan di Jawa Barat Dengan GIS Analysis for ICT Blank Spot Area menuju Jabar Cyber Province’, pp. 10–17. Available at: https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/article/view/senter2016p2.
Wahyudin, I. (2020) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat’, 1(1), pp. 86–97.
Widyaputra, P.K. (2020) Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara: Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan. 1st edn, Nucl. Phys. 1st edn. Edited by N. Risnawati. Bandung: Widiana Bhakti Persada. Available at: www.penerbitwidiana.com.
Wunder, S. (2015) ‘Revisiting the concept of payments for environmental services’, Ecological Economics, 117, pp. 234–243. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.08.016.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Satya Laksana

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.













